Bunyi
sirine meraung memecah salah satu ruangan di Gedung Thamrin, Bank Indonesia
(BI) saat Presiden Jokowi, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Menteri Keuangan
Sri Mulyani menekan tombol sebagai tanda Peresmian Pengeluaran dan
Pengedaran Mata Uang Rupiah Tahun Emisi 2016. Di layar besar muncul tampilan
gambar rupiah yang ditunggu-tunggu, dan beberapa orang dengan pakaian adat
membawa replika besar tujuh pecahan uang kertas, dan empat pecahan uang logam
terbaru yang menampilkan 12 pahlawan nasional.
Warna merah muda, hijau muda, oranye, ungu, biru
muda, hingga abu-abu dan desain yang lebih segar mendominasi uang kertas rupiah
NKRI yang resmi diluncurkan hari ini (19/12/2016). Selain menampilkan
wajah-wajah para pahlawan nasional, gambar keindahan alam Indonesia seperti
Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Derawan, Banda Neira, Gunung Bromo, Pulau
Komodo, Pulau Wakatobi, Ngarai Sianok hingga gambar tarian nasional jadi simbol
baru untuk emisi mata uang rupiah 2016.
“Saya tekankan bahwa karena rupiah sebuah ciri
khas dan identitas, mari kita semua menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di seluruh dunia,” kata Presiden Jokowi
saat menutup pidatonya.
Emisi rupiah yang baru memang banjir simbol-simbol
identitas dan kedaulatan Indonesia, bahkan waktu peluncurannya pada 19 Desember
bertepatan dengan hari bela negara, untuk memperingati deklarasi Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Sjafruddin Prawiranegara di
Sumatera Barat pada 19 Desember 1948, setelah penangkapan Sukarno dan Hatta
oleh Belanda di Yogyakarta.
“Rupiah ada simbol kedaulatan negara,” kata
Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya.
Peluncuran mata uang rupiah baru secara bersamaan
dengan segala simbolnya memang menjadi momen spesial karena kali pertama
dilakukan serentak Indonesia merdeka. Namun, tak bisa dipungkiri selain
simbol-simbol tadi, politik keterwakilan sangat kental dari kebijakan
pengeluaran emisi baru rupiah yang merupakan amanat UU No 7 Tahun 2011 tentang
mata uang.
Politik
Keterwakilan
Keputusan Presiden (Keppres) No 31 tahun 2016
tentang penetapan soal gambar pahlawan nasional sebagai tampilan utama
pada bagian depan rupiah kertas dan rupiah logam NKRI baru jadi dasar
penempatan wajah-wajah pahlawan di emisi baru rupiah. Keppres yang diterbitkan
September lalu ini merupakan turunan dari UU No 7 Tahun 2011 yang mengatur
gambar utama pada bagian depan rupiah adalah pahlawan nasional dan atau
presiden.
Dari beberapa pahlawan nasional itu, ada nama-nama
dari pulau asal kelahiran mereka yang selama ini belum terakomodir, seperti
Pulau Timor (Rote), dan Papua. Uang baru tak hanya sebagai alat
pembayaran dan kedaulatan ekonomi, tapi sebagai bagian dari sikap politik
terhadap penjajahan seperti yang disampaikan Hatta 70 tahun lalu. Uang baru
juga bagian dari politik keterwakilan untuk merajut kesatuan Indonesia.
Ada beberapa catatan yang menarik dalam uang emisi
terbaru yang akan terbit, selain menampilkan 10 sosok baru pahlawan
nasional Indonesia. Uang keluaran baru juga menampilkan keragaman asal pulau
para tokoh-tokoh pahlawan yang merepresentasikan politik keterwakilan dari
Presiden Jokowi. UU No 7 Tahun 2011, Pasal 7 Ayat 3 menyebutkan bahwa gambar
pahlawan nasional dan/atau presiden ditetapkan dengan Keppres atau jadi
kewenangan presiden langsung.
Bukti politik keterwakilan ini dapat dilihat dari
daftar nama pahlawan yang telah ditetapkan, sosok Soekarno dan Mohammad
Hatta mewakili masyarakat Jawa dan Sumatera. Djuanda Kartawidjaja yang mewakili
Jawa Barat. Juga G.S.S.J. Ratulangi dari Sulawesi Utara.
Tak ketinggalan dengan Papua, pahlawan nasional
Frans Kaisiepo bakal muncul di uang baru. Masyarakat Kalimantan juga terwakili
oleh sosok Idham Chalid. Ibu kota Indonesia, Jakarta juga terwakilkan
dengan sosok Mohammad Hoesni Thamrin. Selain itu ada Aceh, yang relatif para
pahlawannya sudah banyak muncul dalam gambar uang, sebentar lagi akan tampil
sosok wajah Tjut Meutiah sebagai gambar depan rupiah baru.
Selebihnya ada nama-nama lain seperti I Gusti
Ketut Pudja dari Bali, TB Simatupang dari Sumatera Utara, Tjiptomangunkusumo
dari Jawa Tengah, dan Herman Johanes dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Beberapa
tokoh pahlawan dari pulau lain sudah terwakilkan seperti Pattimura yang
mewakili Maluku, dalam pecahan uang kertas Rp1.000.
Pertanyaannya, mengapa Sukarno dan Hatta tampil
lagi dalam uang pecahan Rp100.000 sebagai pecahan terbesar, atau Djuanda untuk
pecahan Rp50.000, atau Herman Johanes untuk pecahan uang logam Rp100?
Presiden Jokowi lah yang paling tahu jawabannya. Namun, bila mengacu pada
kaidah keterwakilan yang cenderung mengakomodir prinsip proporsional, maka
mengaitkan politik keterwakilan dengan jumlah penduduk masing-masing pulau
cukup beralasan.
Data sensus penduduk 2010 yang dirilis Badan Pusat
Statistik (BPS), Pulau Jawa dan Sumatera memang dua pulau besar dengan penduduk
terbanyak di Indonesia, masing-masing Sumatera 50 juta jiwa lebih, dan
Jawa sekitar 136 juta jiwa, keduanya mengambil porsi 78 persen dari total
penduduk Indonesia. Selain itu, kedua orang itu juga sebagai pendiri negara.
Jawa Barat yang berpenduduk 43 juta jiwa lebih merupakan provinsi dengan
penduduk terbanyak di indonesia, jadi tak heran mewakili mata uang rupiah
dengan pecahan nominal besar Rp50.000.
Selain itu, Sulawesi yang penduduknya sekitar 16
juta jiwa, masih sangat wajar wakilnya menghiasi pecahan Rp20.000,
sedangkan Papua yang total penduduknya sekitar 3,5 juta jiwa, sosok Frans
Kaisiepo menghiasi uang pecahan Rp10.000.
Politik keterwakilan dalam mata uang rupiah memang
relatif masih baru. Berdasarkan perjalanan desain rupiah di Indonesia, gambar
tokoh-tokoh pahlawan pada uang belum semasif saat ini, karena terkait regulasi
pada masa lalu dan pemerintah yang berkuasa. Pada masa ORI misalnya, sejak 1945
hingga 1951 wajah Presiden Soekarno sering menghiasi gambar utama dalam mata
uang.
Baru pada 1952, wajah RA Kartini muncul dalam uang
Rp5, sebagai wajah wanita pertama yang ditampilkan dalam mata uang rupiah. Pada
1958, wajah Jenderal Soedirman muncul dalam uang kertas pecahan Rp5, pada waktu
itu Soedirman belum berstatus sebagai pahlawan nasional, penetapannya baru
terjadi pada 1964. Wajah Soedirman kembali nampak di pecahan Rp1 dan
Rp5.000, setelah berselang empat tahun ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Ini juga terjadi dengan Pangeran Diponegoro yang
wajahnya menghiasi uang lembaran Rp1.000 pada 1977, setelah empat tahun
ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Setelah itu ada pahlawan nasional Teuku
Umar dalam pecahan Rp5.000 pada tahun 1986. Nama-nama lainnya ada Sisingamangaraja
pada uang Rp1.000 keluaran 1987. Sultan Hamungkubuwono IX pada pecahan Rp10.000
di tahun 1992. Nama lainnya ada Cut Nyak Dien, Ki Hadjar Dewantoro, WR
Supratman, Imam Bonjol, Otto Iskandar Dinata,
Sultan Mahmud Badaruddin II, I Gusti Ngurah Rai, dan Pangeran
Antasari juga hadir di gambar rupiah.
Menetapkan sosok yang menjadi gambar dalam uang
merupakan hak presiden. Munculnya tokoh pahlawan nasional di mata uang bisa
jadi bakal mendorong kebanggaan masyarakat seperti di Papua dan Nusa Tenggara
Timur (NTT) yang wakilnya baru muncul di tahun ini. Apalagi dua daerah ini
masih punya pekerjaan rumah soal rupiah yang belum berdaulat di
kawasan perbatasan dengan negara lain.
Pemilihan pahlawan nasional pada gambar uang
rupiah tentunya sudah melalui proses, tapi tak bisa terpisahkan dari
politik keterwakilan wilayah, gender, dan pertimbangan lainnya. Namun, perlu
ingat juga ada aspek kesejarahan yang juga bisa dipertimbangkan, seperti
peranan para menteri keuangan era pertama antara lain A.A Maramis, atau pahlawan
nasional yang juga mantan menteri keuangan Sjafruddin Prawiranegara yang
terkenal dengan kebijakan “Gunting Sjafruddin” pada rupiah.
Mereka berperan terhadap kelahiran
Oeang Republik Indonesia (ORI) yang lahir sejak 30 Oktober 1946,
hingga menjadikan rupiah sebagai simbol yang telah menyatukan NKRI sudah 70
tahun lamanya. Sayangnya orang-orang itu terlewatkan di gambar emisi terbaru
rupiah 2016.
sumber :(tirto.id - dra/nqm)
